ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN ISLAM KASUS PERTI

A. Pendahuluan

Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi sosial membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), Serikat Dagang, dan lain-lainnya pada masa prakemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat.

Organisasi keagamaan Islam merupakan kelompok organisasi yang terbesar jumlahnya, baik yang memiliki skala nasional maupun yang bersifat lokal saja. Tidak kurang dari 40 buah organisasi keagamaan Islam yang berskala nasional memiliki cabang-cabang organisasinya di ibukota propinsi maupun ibukota kabupaten/kotamadya, seperti : Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), Majelis Da’wah Islamiyah (MDI), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aisyiah, Muslimat NU, dan sebagainya. Sedangkan organisasi keagamaan Islam yang bersifat lokal pada umumnya bergerak di bidang da’wah dan pendidikan seperti: Majelis Ta’lim, Yayasan Pendidikan Islam, Yayasan Yatim Piatu, Lembaga-Lembaga Da’wah Lokal, dan sebagainya.[1]

Di samping itu, terbentuknya berbagai organisasi ini memberikan akses terhadap kesadaran untuk memperjuangkan nasib sendiri melalui instrumen organisasi yang bersifat nasional. Di Sumatera Barat, terdapat dua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kedua organisasi besar ini berasal dari dua kubu yang berbeda: Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbasis urban/kota, pedagang atau pegawai, sedangkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah mewakili kubu tradisionalis berbasis pedesaan, agraris, dan pesantren.[2]

Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga tidak bisa dilepaskan dari pusaran politik praktis. Terbentuknya varian-varian politik elite-elite Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini tidak terlepas dari aspek kesejarahan organisasi ini, dimana organisasi ini diawal perkembangannya telah menjadi partai politik dengan nama Partai Politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah (P.I. PERTI), yang pada tahun 1955 mengikuti pemilu. Namun eksistensi organsasi ini dalam bidang politik hanya bertahan sampai tahun 1970-an selepas kemelut panjang yang menimpa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sehingga organisasi ini mendeklarasikan diri untuk melapaskan baju politiknya dan kembali khitah perjuangan yaitu di bidang pendidikan, sosial dan dakwah. [3]

Pada masa pasca Orde Baru, untuk menjaga independensi organisasi agar tidak berpolitik praktis, maka pada Munas ke IV Tarbiyah tahun 1999 di Hotel Jaya Raya Cisarua Puncak. Organisasi ini mengambil sebuah keputusan yang penting yaitu “untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik apapun”. Dalam hal ini Tarbiyah di deklarasikan sebagai organisasi masa keagamaan yang independen.[4]

Walaupun Tarbiyah menyatakan independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, tetapi kondisi ini tidak ditunjukan oleh elite-elite Tarbiyah yang masih terlibat dalam partai politik. Elite-elite Tarbiyah pada pasca Orde Baru masih mendapat fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Mereka yang terlibat dalam partai politik politik secara tidak langsung telah menarik masa Tarbiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke Partai Golkar. Di sisi lain elite-elite yang berada di luar partai politik (elite non partisan) seperti akademisi dan birokrat juga memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik.

Dengan posisi yang semacam ini, orang akan jadi paham akan apa yang terjadi di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah setelah berkiprah di dunia politik. Garapannya yang bercabang dua; pendidikan keagamaan dan politik kenegaraan, adalah lahan yang jelas menuntut dinamisasi dan penalaran intelektual dengan segala macam sistemnya. Artinya, para tokoh Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang memiliki kemampuan intelektual, punya dua wajah fundamental garapan penalarannya. Hanya, karena telah mengambil kata sepakat untuk tidak membicarakan nilai-nilai keagamaan, ibadah dan akidah yang sudah menjadi amalan banyak orang, mereka menjadi segan untuk mengggarap lahan itu. Lalu, sebagai manusia, dan apalagi sebagai tokoh-tokoh yang berpotensi intelektual dan butuh penyalurannya, disengaja atau tidak, potensi nalar itu teralirkan ke potensi kedua, dunia politik dengan segala macam tipu daya.[5]

Namun keterlibatan elite-elite Tarbiyah dalam politik, tidak begitu saja mudah diterima oleh elite-elite Tarbiyah lainnya yang berasal dari akademisi. Mereka memandang beragam persoalan keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik lokal di Kota Padang. Pandangan pertama adalah keterlibatan elite-elite Tarbiyah di kancah politik tidak membawa dampak apa-apa terhadap Tarbiyah secara kelembagaan. Mereka yang masuk partai politik hanya membawa misi pribadi tanpa mencoba memberikan sumbangan fikiran dan materi untuk perkembangan lembaga kedepan. Kondisi tersebut hanya menyeret Tarbiyah dalam pergolakan politik semata, sehingga inti dari misi lembaga yaitu pendidikan, sosial dan dakwah sering terabaikan.

B. Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Dalam Dunia Pendidikan Islam

Minangkabau, disamping salah satu daerah yang mengalami proses islamisasi sangat dalam, juga merupakan wilayah yang terkenal kuat keterkaitannya pada adapt. Sulit dipastikan kapan sebenarnya Islam masuk ke daerah ini. Ada yang mengatakan abad ke-8, abad ke-12 dan bahkan ada juga yang memperkirakan abad ke-7 karena menurut almanak tiongkok, sudah didapati suatu kelompok masyarakat Arab di Sumatera Barat pada tahun 674 M.[6] terlepas dari berbagai versi yang ada, Hamka mengatakan bahwa raja Islam pertama di Minangkabau (pagaruyung) adalah Raja Alam Arif sekitar tahun 1600 M. Oleh karena pusat kerajaan ini jauh dari daratan, diperkirakan bahwa dengan masuknya raja tersebut, berarti Islam telah menyebar di wilayah Minangkabau sekitar tahun 1600 M tersebut.[7]

Sejak Islam masuk ke Minangkabau, telah terjadi beberapa kali pembaharuan. Pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau yang dipelopori oleh kaum muda. Gerakan itu bertujuan untuk mengubah tradisi, terutama gerakan tarekat. Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sumatera Thawalib yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu untuk menggali dan memahami Islam dari Sumbernya.

Menyadari gencarnya kegiatan kaum muda, kaum tua pun mulai bergerak, mereka melakukan reaksi yang sama, yaitu dengan menerbitkan majalah. Diantara majalah yang mereka terbitkan termasuk Suluh Melaju di Padang (1013), al-Mizan di Maninjau (1918) yang diterbitkan oleh organisasi local Sjarikat al-Ihsan, Al-Mizan, (lain pula) 1928 dan Suarti (Suara Perti) dalam tahun 1940 yang berkenaan dengan soal-soal organisasi. [8] Dalam bidang pendidikan, kaum tua mengaktifkan lembaga surau. Kaum tua juga membentuk suatu perkumpulan yang bernama Ittihadul sebagai tandingan kaum muda yang dikenal dengan PGAI.[9]

Diilhami oleh perkembangan tersebut, timbullah niat Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyetukan ulama-ulama kaum tua dalam sebuah wadah. Untuk itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly, memprakarsai suatu pertemuan besar di Candung Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1928.[10] Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua, diantaranya Syekh Abbas al-Qadhi, Syekh Muhammad Djamil Djaho, Syekh Wahid ash-Shahily dan ulama kaum tua lainnya.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan MTI. Pada tahun 1930, mengingat pertumbuhan dan perkembangan madrasah-madrasah Tarbiayah Islamiyah, timbullah keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, terutama para pengelola madrasah dalam suatu wadah organisasi. Untuk itu, ia mengumpulkan ulama-ulama kaum tua kembali di Candung Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930. [11] pertemuan ini memutuskan untuk membentuk organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat dengan PTI. Ketika terbentuknya organisasi ini ada 7 Madrasah Tarbiyah Islamiyah kepunyaan kaum Tua yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1930 PTI mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah sebagai badan hukum, yang oleh karena itu tahun 1930 disebut juga sebagai tahun pertama bagi PTI. Jumlah ulama yang menggabungkan diri dengan PTI cukup banyak. [12]

Pada tahun 1935 diadakan rapat lengkap di Candung Bukittinggi yang menunjuk H. Siradjudin Abbas sebagai ketua Pengurus Besar PTI. Pada masa kepengurusan ini, berhasil disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh konrensi tanggal 11-16  Februari 1938 di Bukittinggi, dan disepakati juga singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah berubah menjadi PERTI. Ketika itu dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu:

  1. Berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu
  2. Menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan
  3. Memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah Tarbiyah Islamiyah
  4. Memperkukuh silaturahmi sesama anggota,
  5. Memperkukuh dan mempekuat ‘adat nan kawi, syara’  nan lazim” dalam setiap negeri.[13]

Diperkirakan pada tahun 1942 sudah terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45.000 murid. Sekolah-sekolah tersebut tidak merupakan persatuan yang ketat, diantaranya terdapat perbedaan sifat dan tingkat. Dalam PERTI, termasuk surau kecil maupun surau besar, dimana diajarkan agama pada tingkat tinggi maupun tingkat rendah, semua disebut Madrasah PERTI.

Akan tetapi dengan memasukkan sistem klasikal, madrasah PERTI ini belum memasukkan perubahan isi pendidikan. Pada beberapa surau pengajian Alquran atau pengajian kitab kitab yang tradisional hanya diselenggarakan menurut sistem klasikal. Namun pada surau yang lain, dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah gubernemen. Sampai tahun 1947 sekolah PERTI, yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak. organisasi ini juga aktif diluar bidang pendidikan, khususnya membangun sejumlah masjid darumah yatim piatu. Sesuadah 1945 PERTI juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi). Semenjak tahun 1945, PERTI merupakan partai politik yang merupakan sebagian besar pengaruhnya terbatas di Minangkabau dan beberapa cabang di Sumatera Selatan.[14]

Pada periode-periode berikutnya, terutama pada masa Ekawibawa Bung Karno, dalam mengikuti gagasan NASAKOM telah menimbulkan pro dan kontra dalam tubuh PERTI. Kemelut yang kurang terbenahi ini kenyataannya sangat merugikan bagi tujuan semula dari organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan, dakwah dan sosial seolah-olah terabaikan kalau tidak dapat dikatakan terlupakan sama sekali. Oleh karena itu, pada tahun 1969 Syekh Sulaiman Ar-Rasuly pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup pada waktu itu, mendekritkan agar kembali kepada khittah semula, yaitu status non politik. Dekrit sesepuhnya itu hanya di diterima oleh sebagian saja, yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasuly yang kemudian menyalurkan aspirasi politiknya bergabung dengan GOLKAR. Adapun sebagian lagi yang tidak menerima dekrit tersebut tetap sebagai anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan umum 1971.

C. Tantangan Pendidikan Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang Perspektif PERTI

Khusus bidang pendidikan, MTI semakin berkembang pesat. Hingga pada tahun 1937, tercatat sebanyak 137 MTI di Minangkabau, dan di beberapa tempat luar Minangkabau. Pada tahun 1938, didirikan pula sebua madrasah khusus untuk putri, yaitu MTI putri di Bengkawas, Bukittinggi yang dipimpin Ummi Hj. Syamsiah Abbas dimana pada tahun 1940 tercatat memiliki murid sekitar 250 orang. Bahkan pada tahun 1937, misalnya, jumlah murid di MTI Jaho mencapai sekitar 700 orang, kemudian MTI Candung dengan jumlah murid sebanyak 500 orang, dan pada tahun 1938 mencapai 500 orang murid. Sedangkan pada tahun 1942, sudah terdapat 300 MTI di berbagai daerah dengan 45.000 murid.

Isu yang mengatakan PERTI hanyalah organisasi lokal dan partai kecil, kelihatannya membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Deliar Noer[15], pada tahun 1945 saja organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir diseluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar pulau sumatera, sperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan dengan anggota sekitar 400.000 orang. Ditahun ini, juga tercatat 350 buah madrasah milik perti sejak zaman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu dipertegas lagi, tidak mustahil organisasi “kaum tua” yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahlussunnah Waljama’ah dan mazhab Syafi’I ini, mempunyai banyak studi yang menarik untuk dikaji.

Kini, nama besar MTI tampaknya lebih didominasi oleh kejayaannya pada masa lampau. Meskipun beberapa MTI masih bertahan dan cukup diminati oleh masyarakat seperti MTI Candung, MTI Pasir, MTI Jaho dan lainnya, akan tetapi secara umum MTI mulai kehilangan nama. Tak bisa dipungkiri, banyak MTI yang kualitasnya di bawah standar, kurang terurus, kondisi fisik serta tenaga pendidik dan kependidikan demikian memprihatinkan. Padahal, dari MTI telah banyak melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hingga kini, kiprah alumni MTI pun cukup terasa baik di bidang akademisi, maupun sosial-politik.

Menyikapi persoalan ini, hemat penulis MTI mesti melakukan reorientasi sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan yang menekankan Tafaqqahu fi al-Din dan memelihara mazhab Imam Syafi’i. Dalam hal ini, MTI mesti melakukan reorientasi kurikulum. Orientasi MTI adalah mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat Tafaqqahu fi al-Din, sebagaimana pesantren lain yang berkembang di tanah Jawa. Hanya saja, Tafaqqahu fi al-Din yang dikembangkan berpahamkan Ahlussunnah wal-Jamaah dengan fiqh Imam Syafi’i, teologi al-Asy’ari dan al-Maturidhi serta tasawuf al-Ghazali. Untuk itu, setiap MTI mesti memiliki bidang-bidang tertentu, seperti tafsir, hadis, fiqh, atau gramatika bahasa Arab (Nahu, Sharaf, dll.). Namun, saat ini kurikulum yang diterapkan di MTI terlalu banyak. Paling tidak ada tiga bentuk mata pelajaran yang diajarkan kepada santri; (1) mata pelajaran umum yang biasa diterapkan di sekolah umum, (2) mata pelajaran agama yang biasa diterapkan di MTs atau MA, dan (3) mata pelajaran khusus pesantren. Akibatnya, setumpuk mata pelajaran tersebut membebani santri sehingga mereka sulit menguasai ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori tafaqqahu fi al-din secara mendalam.

MTI – termasuk  pesantren yang juga mengalami persoalan ini – mesti memperjuangkan ke tingkat pusat agar MTI dan pesantren yang sejenis diberikan kebebasan untuk mendesain kurikulum yang bersifat tafaqqahu fi al-din tersebut. Jika mata pelajaran umum harus ada sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas no. 22, 23, dan 24 hendaklah mendasar saja. Sementara mata pelajaran yang diterapkan di MTs dan MAS tidak perlu lagi diberlakukan, karena substansi mata pelajaran yang bercorak Tafaqqahu fi al-Din tersebut tentu melebihi dari yang diharapkan.

Hanya saja, MTI juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia modern, tanpa harus menghilangkan karakteristik dasarnya. Dalam hal ini, MTI perlu mendesain kurikulkum yang bercorak tafaqqahu fi al-din tersebut secara lebih terstruktur, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diberlakukan dalam KTSP. Artinya, setiap guru/ustadz/syekh juga diharapkan terampil mendesain kurikulum mulai dari merencanakan, menerapkan hingga mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap materi yang diberikan. Selain itu, perkembangan IT yang demikian pesat juga perlu dikuasai oleh setiap santri sehingga MTI tidak terkesan tradisional-konvensional yang ketinggalan zaman.

Lalu ada pula yang beranggapan MTI sebagai lembaga pendidikan formal mesti mampu menyiapkan lulusannya ke PTU. Karenanya telah dibuka pula jurusan umum, seperti IPA dan IPS di tingkat Madrasah Aliyah. Kebijakan itu bisa diteruskan dan dikembangkan. Akan tetapi, jurusan keagamaan yang bercorak Tafaqqahu fi al-Din tersebut mesti lebih besar dan diutamakan, sehingga MTI tidak mengalami pergeseran dari orientasi semula.

Selain dari orientasi kurikulum, aspek manajerial MTI pun mesti ditingkatkan, baik secara internal maupun eksternal. Pengelola MTI hendaklah berjiwa ikhlas sebagaimana yang telah diajarkan para pendiri terdahulu. Bukankah Syekh Sulaiman ar-Rasuli pernah mengkhawatirkan perubahan dari halaqah kepada klasikal akan berdampak kepada ketidakikhlasan guru dalam mengajar karena gaji yang mulai ditetapkan? Meskipun akhirnya ia menyetujui dan memotori perubahan itu, akan tetapi nilai-nilai keikhlasan tersebut haruslah dipertahankan.

Di samping syarat keikhlasan, para pemimpin/pengelola MTI diharapkan memiliki skill leadership yang unggul dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Mereka dituntut membuka tangan terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman, tanpa harus mengorbankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi kepada Tafaqqahu fi al-Din.

Kemudian, peran alumni perlu pula dioptimalkan. Alumni MTI saat ini banyak ditemukan di berbagai instansi dan profesi, mulai dari guru, politisi, pegawai, akademisi, bahkan guru besar pun banyak lahir dari MTI.

Optimalisasi peran alumni juga dapat diorganisir melalui organisasi PERTI yang nota-benenya diduki oleh alumni MTI. Persoalannya adalah kemanakah orientasi PERTI? Sebaiknya orientasi PERTI lebih menekankan pada aspek pendidikan dari pada aspek politik. Konsekuensinya, pengurus PERTI pun dituntut memiliki pemahaman yang lebih terhadap urusan pendidikan dari pada urusan politik sehingga visi-misi serta program strategis PERTI lebih banyak mengurus dan memperhatikan pendidikan dibanding politik. PERTI harus realistis, umat memang butuh peran PERTI dalam sosial-masyarakat, termasuk politik, akan tetapi bidang pendidikan melalui MTI lebih membutuhkan lagi. Melalui pendidikanlah perjuangan PERTI akan tetap berkelanjutan.

Tanpa adanya perubahan dan kepedulian orang-orang yang dibesarkan dari MTI, agaknya MTI akan mengalami mati suri dan kejayaannya hanya menjadi prasasti di kemudian hari. Maka Milad PERTI ke-82 ini hendaknya menjadi momentum bagi alumni dan masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas Madrasah Tarbiyah Islamiyah. MTI adalah aset Sumatera Barat, lembaga pendidikan yang lahir di ranah Minangkabau yang sarat dengan agama dan adat serta terkenal dengan filosofis Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.

MTI Candung; Tinjauan Historikal[16]

Tahun 1928-1957, kurikulumnya 100% agama dengan memakai kitab kuning. Mulai tahun 1957, kurikulum MTI Candung telah mengadopsi kurikulum umum dan berkembang secara bertahap sampai munculnya SKB tiga menteri 1974 dengan rasio: 70% agama dan 30% umum, dan tetap berlaku sampai sekarang. Fase Perkembangan Pendidikan MTI Candung di Masa Syeikh Sulaiman ar-Rasuli.

Tahun 1908 merupakan sistem halaqah sebagai awal pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang bertempat di Surau Baru, berakhir pada tahun 1928. Di tanggal 5 Mei 1928, maka pendidikan madrasah mulai diberlakukan dengan memakai sistem kalsikal dengan lama pendidikan adalah 9 tahun.

Pada tanggal 20 Mei 1930 organisasi yang dirintis bersama akhirnya tuntas dalam suatu bentuk pembahasan yang intensif yang disebut dengan “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”,  kondisi ini berjalan sampai tahun 1945 dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang telah berkembang di Indonesia Pada tanggal 24 September 1936, diadakan suatu rapat di Candung yang dihadiri oleh ketua dan para guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan salah satu keputusannya adalah menyamakan kurikulum bagi seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Indonesia.

Kemudian di tahun 1938, Persatuan Tarbiyah Islamiyah mengadakan Muktamar di Bukittinggi yang intinya memutuskan untuk menyusun rencana kurikulum berupa daftar pelajaran yang diseragamkan untuk seluruh Madrasah Tarbiyah Islamiyah Memasuki tahun 1950, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung mulai didaftarkan pada Departemen Agama serta tahun 1970 kembali didaftarkan untuk kedua kalinya, sehingga perencanaan tersebut mendapat kendala dengan sikap masyarakat yang menentang masuknya pelajaran yang ditawarkan Dapertemen Agama karena ada bentuk kekhawatiran yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat bahwa pendidikan tarbiyah akan “dihapuskan” Tahun 1961 berdirilah sebuah yayasan sebagai tempat bernaungnya sebuah pendidikan swasta yang dinamakan dengan Yayasan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy. Yayasan ini bertugas untuk memikirkan, merencanakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pembangunan, dan perbaikan madrasah ini.

Berakhirnya Fase Kepemimpinan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy

Pada tahun 1965 M, seiring kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka jabatan sebagai pimpinan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung diserahkan kepada H. Baharuddin ar-Rasuli Jabatan pimpinan yang ia tekuni tidak ada perubahan dari kepemimpian yang dipegang oleh Ayah beliau.

Fase Kepemimpinan Buya H. Baharuddin ar-Rasuliy (1965-1971)

Seluruh operasional madrasah dikelola oleh H. Baharuddin ar-Rasuliy dengan adanya persetujuan Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy. Kebijakan-kebijakan pimpinan tetap dipegang oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuliy secara substansif.

Fase Kepemimpinan Buya H. Syahruddin ar-Rasuli (1971-2005)

Pada tahun 1977, PB. Persatuan Tarbiyah Islamiyah terlibat dalam pengaturan pengelolaan madrasah ini dengan melahirkan direktorium madrasah yang terdiri dari lima orang yang akan mengendalikan perkembangan madrasah, diantara mereka adalah H. Baharuddin ar-Rasuli, H. Syahruddin ar-Rasuli, H. Moh. Nur ar-Rasuli, H. Izzuddin Marzuki, dan Abdullah Ali. Mereka yang disebutkan mempunyai tugas sebagai perencana dan pelaksana pendidikan madrasah agar dapat dijalankan dengan baik. Kondisi yang seperti tetap berjalan sampai pada tahun 1994.

Pengelompokkan Kurikulum semenjak 1994-2008

A. Pelajaran Agama
B. Pelajaran Bahasa
C. Umum

  1. Fiqh
  2. Hadits
  3. Tauhid
  4. Tafsir
  5. Tashauf
  6. Ushul Fiqh
  7. Mantiq
  8. Mushthalah
  1. B. Arab
  2. Nahwu
  3. Sharaf
  4. Tashrif
  5. Qawa’id
  6. Balaghah
  7. B. Inggris
  8. B. Indonesia
  1. KWN
  2. Ilmu Jiwa
  3. Sejarah Umum
  4. Geografi
  5. Antropologi
  6. IPS
  7. IPA
  8. Ilmu Komputer

Fase Kepemimpinan Buya H. Muhammad Noer ar-Rasuliy (2004-2006)

Kepemimpinan yang beliau jalankan sebagai Rais al-’Aam merupakan usaha untuk membantu kepemimpinan yang dipegang oleh Buya H. Syahruddin ar-Rasuliy sebagai Syaikh al-Madrasah.

Fase Kepemimpinan Buya Badra Syahruddin ar-Rasuliy 2005-2007

Kepemimpinannya sebagai Rais al-’Aam, dibimbing oleh Buya H. Muhammad Noer ar-Rasuliy yang menjabat sebagai Syaikh al-Madrasah menggantikan posisi Buya H. Syahruddin ar-Rasuliy yang wafat pada 24 Desember 2005.

Fase Kemimpinan Buya H. Amhar Zen ar-Rasuliy (2007-sekarang)

Kepemimpinan Buya H. Amhar Zen ar-Rasuliy merupakan usaha untuk melanjutkan kepemimpinan Buya Badra Syahruddin sehubungan dengan kesibukan yang beliau emban sebagai pegawai tata usaha Universitas Andalas.

  1. Kondisi Jumlah Siswa MTI Candung (1996-2008 )
    1. 1996/ 1997     212
    2. 1997/ 1998     079
    3. 1998/ 1999     088
    4. 1999/ 2000     063
    5. 2000/ 2001     917
    6. 2001/ 2002     885
    7. 2002/ 2003     856
    8. 2003/ 2004     815
    9. 2004/ 2005     855

10.  2005/ 2006     688

11.  2006/ 2007     805

12.  2007/ 2008     806

13.  2008/ 2009     780

  1. Prestasi Siswa di Tingkat Provinsi dan Nasional Setahun Terakhir
    1. Madrasah Sains Expo Eksprimen cabang Fisika, Jogyakarta, 14-18 Januari 2009 tinkat     Nasional  juara    1 (Satu).
    2. Mushabaqah Qira’at al-Kutub, Kalimantan, 1-6 Desember 2008     tingkat Nasional  juara  3 (Tiga).
    3. Merakit Komputer, Bukittinggi, Agustus 2008    tingkat  Sumatera Barat juara 1 (Satu).
    4. Penulisan Karya Ilmiah Tingkat SMA, Payakumbuh, Maret 2008     tingkat Sumatera Barat  juara   1 (Satu)
  1. Kegiatan Pengembangan Diri
    1. Hafizh
    2. Kaligrafi
    3. Tata Busana
    4. Merakit Komputer
    5. Muhadharah; Mudzakarah; Munazharah
    6. Nasyid; Qasidah.
    7. Karate – do Indonesia
    8. Takrau
    9. Volly Ball

10.  Foot Ball

11.  Tenis Meja

12.  Bulu Tangkis


DAFTAR BACAAN

Mubarok, Peta Keagamaan di Indonesia; Edisi II di 10 Provinsi, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Agama 1994/ 1995.

Suwarno, Muhammadiyah Sebagai Oposisi, Jogjakarta: UII Press, 2001.

Koto, Alaidin, Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional, Jakarta: Tarbiyah Press, 2006.

Abdullah, Taufik, Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.

Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Mahmudiah. 1960.

Hamka, Ayahku; Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama, Jakarta: Widjaya. 1950.

Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES. 1980.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedi Islam 4, Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994.

Nelmawarni, “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”, dalam Sosiohumanika 16B (1), Padang: IAIN-IB Press. 2003.

Steenbrik, Karel A., Pesantren, Madarasah, Sekolah, Jakarta: LP3ES. 1974.

http://tarbiyahcanduang.wordpress.com/profil/ Tanggal 12 Juni 2010


[1] Mubarok, Peta Keagamaan di Indonesia; Edisi II di 10 Provinsi, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Proyek Penelitian Agama 1994/ 1995), h. 19

[2] Suwarno, Muhammadiyah Sebagai Oposisi, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 1.

[3] Ibid., hlm. 46.

[4] Alaidin Koto, Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional, (Jakarta: Tarbiyah Press, 2006) 128- 135.

[5] Ibid., h. 101.

[6] Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat, Lintas Historis Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987), h. 111-112, dan lihat juga Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah. 1960), h. 17-18.

[7] Hamka, Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abd Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama, (Jakarta: Widjaya. 1950), h. 5.

[8] Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES. 1980), h. 241.

[9] Ibid.

[10] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedi Islam 4, (Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoove, 1994),  h. 97.

[11] Nelmawarni, dkk, “Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)”, dalam Sosiohumanika 16B (1), (Padang: IAIN-IB Press. 2003), h. 52.

[12] Karel A. Steenbrik, Pesantren, Madarasah, Sekolah, (Jakarta: LP3ES. 1974), h. 64.

[13] Nelmawarni, Persatuan Tarbiyah…, hal. 53.

[14] Karel A. Steenbrik, Pesantren, Madarasah…, Ibid.

[15] Deliar Noer, Gerakan Modern…, Ibid.

[16] http://tarbiyahcanduang.wordpress.com/profil/ Tanggal 12 Juni 2010

Tulisan ini dipublikasikan di Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s