MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ALTERNATIF

POTRET PENDIDIKAN NASIONAL

Perkembangan teori dalam bidang ilmu sosial menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari modal sosial (social capital) dalam suatu masyarakat atau negara, oleh karena itu sangat penting untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi teori ekonomi, pendidikan merupakan salah satu faktor produksi terpenting dalam pembangunan. Dan dari sisi empirik pun, kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkualitas akan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang menggantungkan pada sumber daya alam yang berlimpah.

Salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan yang secara umum dapat dibagi kepada dua area: Pertama, Pendidikan Dasar yang bertujuan untuk memberikan kemampuan paling dasar dan fundamental, yaitu: membaca, menulis dan berhitung (calistung) dan juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir logik (logika). Kedua kemampuan dasar tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan interaksi  siswa didik yang secara ekonomis dapat menciptakan pasar dan mempercepat terjadinya transaksi. Karena pentingnya peran pendidikan dasar dalam memberikan keterampilan hidup, maka setiap negara memberikan prioritas utama dalam bentuk wajib belajar (compulsory education). Kedua, Pendidikan Tinggi yang memberikan kemampuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan tersebut akan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi penduduk terhadap teknologi baru dan sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap produk teknologi sehingga mendorong tumbuhnya inovsi dan teknologi.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan dua upaya di bidang pendidikan. Pertama, perluasan pelayanan pendidikan yang mencakup dua sasaran, yaitu: (a) penduduk yang sudah ada dalam lapangan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga secara ekonomi dapat dicapai increasing return to scale. (b) penduduk yang belum masuk dalam dunia kerja terutama melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai faktor pendorong terjadinya adaptasi teknologi dan penyiapan SDM yang berkualitas. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan yang mengupayakan sinergi antara relevansi pendidikan dengan dunia kerja dan upaya pendidikan sebagai instrumen untuk menanamkan dan memperkuat karakter dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sinergitas keduanya akan mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya (life skills education).

Salah satu penyebab rendahnya daya saing bangsa Indonesiaa disebabkan oleh rendahnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya penguasaan terhadap iptek tersebut bukan karena sedikitnya jumlah terdidik di Indonesia tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Menurut survai Political and Economic Risk Consultant (PERC) kualitas pendidikan nasional kita berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia yang disurvey.[1] Selanjutnya, hasil studi kemampuan membaca tingkat sekolah dasar (SD) yang dilaksanakan oleh International Educational Achievement (IEA) menyatakan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara. Demikian halnya dengan, penilaian UNDP dengan standar Human Development Index (HDI) menunjukkan rendahnya kualitas SDM Indonesia yakni berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara.[2] Secara lebih spesifik, penelitian yang dilaksanakan oleh Third International Mathematics and Science Studies (TIMSS) melaporkan, rata-rata skor matematika siswa kelas II SLTP Indonesia jauh di bawah rata-rata skor internasional dan berada pada ranking ke-34 dari 38 negara. Kenyataan tersebut merupakan suatu kenyatan pahit setelah 58 tahun bangsa Indonesia merdeka. Jika ini terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan menjadi budak di negeri sendiri.

POTRET PENDIDIKAN ISLAM

Suasana serba terbelah dalam jalur pendidikan umat Islam yang secara struktural dikukuhkan dengan pengelolaan pendidikan nasional melalui jalur departemen yang berbeda, yaitu Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional dalam batas tertentu cenderung menghamburkan daya fikiran, tenaga maupun biaya ke dalam program-program yang menyebar ke berbagai arah, dengan tujuan yang seringkali berbeda. Sebagai akibatnya, upaya membangun kualitas pendidikan Islam nampak tidak mudah untuk dilakukan.

Akibat lebih jauh, bila suasana semacam ini terus berlangsung, maka tidak mengherankan bila generasi terpelajar Islam di Indonesia akan memiliki pandangan dunia yang berbeda-beda tergantung jalur asuhan pendidikan yang ditempuh. Masing-masing pelajar produk sekolah umum, madrasah, dan pesantren cenderung akan mengalami hambatan komunikasi satu sama lainnya karena perbedaan “bahasa keilmuan” yang digunakan pada setiap jalur asuhan. Dalam bentuk ekstrimnya, pelajar muslim di Indonesia cenderung “gagap” berbicara antara satu dengan yang lain. Beberapa pengalaman telah membuktikan bahwa karena perbedaan “bahasa” ini, bila terjadi dialog antara pelajar dari produk jalur asuhan berbeda, seringkali terjadi konflik yang berkepanjangan hanya dikarenakan kurangnya pemahaman. Setiap diskusi keilmuan, yang seharusnya dapat secara langsung berbicara pada inti masalah, seringkali harus berliku-liku terlebih dahulu menjelaskan banyak istilah yang disalah mengertikan. Maka dapat mudah ditebak jika kualitas pendidikan nasional saja tidak cukup kompetitif, apalagi pendidikan Islam yang umumnya lebih ‘tertinggal’.

Untuk itu perlu upaya serius untuk menjawab problem tersebut dan kehadiran madrasah di Indonesia merupakan suatu upaya kombinasi kreatif antara model pendidikan pesantren yang sangat mengutamakan kajian “Qur’aniyah” dan sekolah yang sangat mengutamakan kajian “Kauniyah”. Secara konsepsional, madrasah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sistim pendidikan Islam yang utuh.[3] Namun, nampaknya harapan tersebut masih sulit untuk direalisasikan.

Selanjutnya, dalam konteks pendidikan di Persatuan Islam (selanjutnya PERSIS), model madrasah yang diperkenalkan untuk sebagian sangat bernuansa pesantren terutama sistem mondoknya. Mengacu pada kategori yang dipetakan oleh Dhofier (1982), sekolah PERSIS umumnya masuk kategori Pesantren Khalafi yang cukup modern.[4] Meskipun cukup modern namun kualitasnya sangat bervariasi.

POTRET PENDIDIKAN PERSIS

Hampir semua lembaga pendidikan PERSIS didirikan atas keinginan dan kebutuhan jamaah di tingkat grassroot. Oleh karena itu, lembaga pendidikan PERSIS secara relatif menjadi lebih otonom dan mandiri sehingga tidak terjadi dominasi institusi organisasi. Kenyataan tersebut telah memberikan blessing in disguise, di mana setiap pesantren PERSIS dapat membuat pola pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif yang pada akhirnya madrasah/pesantren PERSIS senantiasa diminati stakeholder-nya dan dapat “hidup” tanpa bantuan dari induk organisasi atau pemerintah.

Dengan demikian, secara real lembaga pendidikan PERSIS telah lama menerapkan manajemen berbasis sekolah (school-based management) dan berbasis kebutuhan masyarakat (community-based management) yang saat ini sedang dirintis oleh pemerintah sebagai jawaban terhadap tuntutan desentralisasi pendidikan. Artinya lembaga pendidikan PERSIS telah lebih maju selangkah dibandingkan dengan sistem persekolahan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Seperti diakui oleh Ziemek (1988), tinjauan masyarakat kebanyakan terhadap pendidikan pesantren biasanya cenderung menekankan pada aspek akibat (output), di mana lulusan pesantren dipandang secara pragmatis sebagai produk atau konsekuensi dari sistem pendidikannya sehingga yang diukur adalah apakah lulusan pesantren cukup terlatih untuk memasuki sektor yang sedang berkembang. Agak naïf memang, jika pesantren dievalusi atas dasar kriteria yang tidak sesuai dengan watak khas dan fungsi dari pesantren itu sendiri.

Disinilah, penulis merasa sangat kesulitan untuk melakukan semacam tinjauan terhadap Sistem Pendidikan PERSIS karena pola dan indikator yang akan digunakan dalam melakukan assessment tidak akan sama. Oleh sebab itu, dalam melakukan tinjauan ini, penulis akan melakukan semacam penyederhanaan sehingga tanpa ragu harus ber-apologi terhadap keterbatasan ini. Namun demikian, mudah-mudahan tinjauan sederhana ini dapat menjadi stimulan untuk didalami pada dialog nanti.

Secara sederhana, ada dua hal pokok yang dapat diangkat untuk mengkritisi sistem pendidikan, yaitu: aspek pengelolaan dan aspek silabus pembelajaran yang sering dikenal dengan kurikulum. Aspek pengelolaan sedikitnya meliputi: pengelolaan tingkat makro kebijakan, tingkat mikro penyelenggaraan, dan tahap pembelajaran (paedagogik).

Pada tingkat makro kebijakan, secara umum kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Pimpinan (PP) PERSIS sudah cukup responsif, akomodatif dan fleksibel. Misalnya: orientasi lulusan yang dipetakan menjadi empat kategori: (1) orientasi pendidik, dai dan ustadz; (2) orientasi studi lanjut; (3) orientasi akreditasi lulusan; dan (4)  orientasi par of excellence sebagai ulama (tafaqquh fiddien).

Namun demikian, arah kebijakan tersebut dalam kenyataannya tidak mudah untuk diimplementasikan karena masih terdapat kendala-kendala: psiko-kultural, seperti: anggapan bahwa lulusan Mu’allimien sudah “cukup” handal sehingga terjadi hambatan psiko-kultural bagi calon lulusan untuk bersiap-siap meniti jenjang studi lanjut baik ke perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama.

Di samping kendala psiko-kultural di atas, adalah suatu yang sudah umum terjadi, bahwa orientasi yang banyak (multi-orientation) tidak mudah untuk diraih secara bersama-sama sehingga senantiasa ada yang “dikorbankan”. Barangkali perlu teroboson-terobosan brilian dan kongkret dalam mengatasi masalah ini, meskipun penulis yakin ini akan berpulang pada kemampuan pengelola pada tingkat mikro. Pilihan yang mungkin adalah melakukan pemisahan pada kelas akhir di tingkat Mu’allimien sehingga lebih antisipatif terhadap masa depan peserta didik. Pilihan ini membutuhkan keterbukaan antara peserta didik dengan pesantren dan asatizd-nya, tanpa ruang komunikasi yang “saling percaya” dan “saling membantu” pilihan di atas tidak akan terlalu banyak membantu mengatasi masalah multi-orientasi tersebut.

Pada tingkat mikro pengelolaan lembaga pendidikan, sebagai lembaga pendidikan semi modern dirasakan banyak kemajuan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan lembaga pendidikan tradisional, namun seringkali pola manajemen modern yang diterapkan mengorbankan nilai-nilai lama yang khas pesantren, yaitu dengan mulai berkurangnya kharisma sang kiai. Kenyataan ini memang akan sulit dihindarkan dan tidak terlalu meresahkan, karena juga berdampak positif dalam menumbuhsuburkan semangat keterbukaan dan egalitarian. Barangkali perlu dibuat terobosan mekanisme pembagian wewenang dan tanggung jawab antara manajemen (pengelola) dengan peran ke-kiai-an sehingga mampu mensinergikan antara manajemen modern dengan tradisi ke-kiai-an yang secara spiritual dan simbolik masih sangat dibutuhkan.

Otonomi yang luas dalam pengelolaan lembaga pendidikan pesantren memberikan keleluasaan yang berdampak baik dalam menumbuhkan kreatifitas dan inovasi pengelola, namun tidak dapat dihindarkan otonomi tersebut berakibat buruk pada munculnya budaya “rasa memiliki” yang akhirnya dapat bergeser ke arah “manajemen keluarga”. Hal ini jelas akan berdampak tidak baik dalam mewujudkan pola pengelolaan yang modern berdasarkan merit system, bahkan tidak ada salahnya untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip total quality management (TQM) sebagaimana diperkenalkan oleh Rinehart (1993). Barangkali di sinilah peran PERSIS sebagai institusi pengayom bisa mengambil peran yang lebih jelas dan signifikan dan untuk dapat melakukan ini diperlukan penanggung jawab pendidikan tingkat pusat yang handal dan teruji sehingga memiliki kewibawaan moral dan institusional.

Berbeda dengan sistem pesantren salafiah (tradisional) yang menggunakan sistem bandongan dan sorogan, sistem pengajaran (paedagogik) yang digunakan di pesantren PERSIS pada umumnya sama dengan sistem persekolahan umum dengan struktur yang sistematis dan modern. Sistem tersebut jelas mempermudah dalam pencapaian target kuantitatif dan dapat meminimalisir pengulangan yang tidak perlu.

Sebagaimana sistem pengajaran di sekolah umum, kelemahannya adalah menekankan pada semangat kompetitif melalui sistem ranking sehingga melahirkan peserta didik yang menang (winner) dan peserta didik yang kalah (looser) yang secara psikologis kurang menguntungkan bagi perkembangan mental peserta didik, padahal di negara-negara maju model kompetitif telah lama diganti dengan model kolaboratif (cooperative learning) yang memungkinkan semua peserta didik dengan semangat saling membantu untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin[5].

Di samping itu, yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya kualitas komunikasi dialogis yang mampu “menyenangkan” peserta didik sehingga “belajar” menjadi sesuatu yang “menyebalkan”. Hal ini diperparah dengan beban kurikulum yang sering overload dan model pengajaran “hapalan” yang sangat menyesakkan peserta didik pada umumnya.

Padahal jika dirunut kepada konsepsi-konsepsi pendidikan abad pertengahan, misalnya Ibnu Khaldun yang mengatakan dalam Al-Muqaddimah-nya bahwa salah satu faktor penting yang memberikan sumbangan terhadap kemunduran Islam adalah cara belajar menghapal dan mengulang yang sudah ada, seharusnya kemampuan siswa diarahkan untuk dapat mengembangkan kemampuan untuk mengamati dan berfikir lewat dialog dan diskusi. Barangkali sudah saatnya pesantren PERSIS memoles wajah baru, baik sebagai organisasi maupun sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencitrakn dirinya lebih “cantik” dan elegan sehingga tidak terkesan “keras” atau “kaku”. Juga harus ada kesepahaman akan perlunya kebebasan dalam arti positif untuk mengkaji dan menyampaikan gagasan baru yang inovatif sehingga mendorong kreatifitas peserta didik. Bahkan untuk membantu menstimulasi keseimbangan kognitif dengan kecerdasan emosional tidak ada salahnya untuk memasukkan seni dan musik dalam tradisi kepesantrenan.[6]

Selanjutnya, kurikulum dan silabus pembelajaran lembaga pendidikan PERSIS pada umumnya terlalu overload dan tidak memberikan ruang yang memadai untuk melakukan pencerahan dan pembaharuan. Kenyataan ini diperparah dengan adanya kultur konservatisme sehingga tidak begitu at-home bagi gagasan progresif. Oleh karena itu, ada baiknya melakukan kajian untuk penyederhanaan kurikulum dan penggabungan mata pelajaran serumpun sehingga tidak terlalu membebani kemampuan peserta didik. Jika kurikulum tetap overload seperti saat ini, maka penguasaan peserta didik hanya akan mencapai di bawah 50 persen. Kalau Cuma 50 persen bagaimana peserta didik bisa melakukan pengembangan dan semacam intellectual exercise?.

Hal penting lain yang perlu dikaji ulang adalah lama waktu pembelajaran yang terlalu panjang sehingga menimbulkan rendahnya efisiensi internal pesantren PERSIS. Barangkali perubahan lama pendidikan di beberapa pesantren patut dicermati, kalau hasilnya tidak jauh berbeda maka pilihan memendekkan lama pendidikan dari tujuh tahun (Tazhijiyah, Tsanawiyah, dan Mu’allimien) menjadi enam tahun (Tsanawiyah dan Mu’allimien) sebagaimana umumnya sistem persekolahan merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi internal pendidikan PERSIS.

MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ALTERNATIF

Kepercayan publik terhadap madrasah senantiasa mengalami pasang-surut. Umumnya madrasah cukup terpercaya sebagai lembaga pembelajaran dan penanaman nilai agama, namun belum cukup menjadi favorit bagi tempat belajar secara utuh, bahkan dalam batas tertentu ‘meragukan’ kualitas lulusannya.

Jika mengacu kepada empat pilar pembelajaran, yaitu ‘learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together,’[7] maka arah pendidikan madrasah harus dapat mempersiapkan siswa didik menjalani kehidupan nyata secara lebih berkualitas dengan modal keterampilan hidup (life skills) jasmani dan ruhani. Inilah tantangan madrasah ke depan jika ingin menjadi lembaga alternatif.

Menurut hemat penulis, pilihan yang perlu dilakukan adalah: Pertama, memperkuat penanaman nilai-nilai moral agama substantif sehingga mampu membantu pengembangan watak dan karakter siswa didik menjadi seorang muslim yang hanif. Kedua, memfokuskan penguasaan pada pengetahuan dasar pokok yang meliputi: Wawasan ke-Islaman, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan sekitar.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk senantiasa mendorong peserta didik meningkatkan keinginan untuk belajar (long life education) yang semakin menipis akibat deraan informasi dan hiburan ‘sampah’ media massa dengan membuat suasana pembelajaran yang ‘menyenangkan’.

Beberapa studi (Keller, 1987; McKeachie, 1994; Frymier & Shulman, 1995; Newby, 1991) telah mengidentfikasi beberapa upaya untuk menumbuhkan motivasi peserta didik melalui: Pertama, pendidik yang mampu mendesain isi pembelajaran sebagai sesuatu yang relevan dengan kebutuhan siswa untuk mempersiapkan diri berkiprah di masa depan. Kedua, pendidik harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi model pembelajaran aktif (active learning techniques) sehingga peserta didik dapat belajar dan menemukan pemecahan praktis secara mandiri. Ketiga, tersedianya wahana untuk memfasilitasi dialog peserta didik dengan para praktisi yang menjalani kehidupan nyata sebagai bahan pembanding dan pendalaman sehingga peserta didik cukup mumpuni dan dapat merasakan dinamika kehidupan nyata.

Selanjutnya, untuk mendukung keberhasilan belajar peserta didik, ada lima variable yang cukup menentukan, yaitu:

  1. Melibatkan peserta didik secara aktif.[8]
  2. Menarik minat dan perhatian peserta didik. Kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian dari peserta didik dalam belajar. Minat sifatnya menetap sedangkan perhatian lebih bersifat sementara.
  3. Membangkitkan motivasi siswa. Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalamdiri individu yang mendorong tingkahlakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan.[9]
  4. Menghargani individualitas karena peserta didik heterogen sehingga harusdiperhatikan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa secara individual (tidak pukul rata).
  5. Untuk mengurangi abstraksi suatu persoalan dan mengurangi kejenuhan maka diperlukan peragan dalm kegiatan belajar-mengajar. Di samping itu juga dapat menghindari verbalisme (tahu kata tidak tahu makna).

Upaya-upaya tersebut, insya-Allah, akan mampu mendorong semangat belajar siswa yang selama ini menjadi ‘problem’ mendasar proses pembelajaran sehingga dapat membantu penguasaan peserta didik terhadap materi bahan ajar.

Wallahu’alam Bisshawwab.


[2]http://s3komunikasiunpad.multiply.com/journal/item/7/Kebiasaan_Membaca_Anak_Ada_Dimana_Mau_Kemana, tanggal 7 November 2010

[3] Dichotomi dunia pendidikan di Indonesia yang terdiri dari sekolah umum dan sekolah agama merupakan kelanjutan dari model pendidikan di masa pemerintah Belanda. Pemerintah mencoba untuk menjembatani dengan melaksanakan usaha “pemaduan”. Usaha ini sejak awal telah dilakukan dengan menutup kekurangan-kekurangan yang terdapat di antara kedua jenis lembaga pendidikan itu, yaitu memberikan pengajaran agama di sekolah umum, baik negeri maupun swasta, dan sebaliknya mengupayakan memberikan pengetahuan umum lebih intensif di madrasah/pesantren (Kafrawi, 1979: 65-94; Steenbrink, 1986: 83-102). Pemerintah berupaya untuk tidak campur tangan yang bersifat mengikat dan memaksa pada sistim pendidikan pesantren, terlebih-lebih di bidang kurikulum pengajaran agamanya. Pemerintah hanya memberikan bimbingan dan dorongan agar pondok pesantren dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Keseluruhan usaha pemerintah ini hanya sekedar bersifat bimbingan dan bantuan motivasi. Oleh karena itu perkembangan sistim pendidikan pesantren sangat bervariasi tergantung dengan situasi masing-masing (tepatnya tergantung pada usaha dan kehendak Kyai-nya).

[4] Dhofier (1982: 41) mengelompokkan  dua kategori pesantren, yaitu: (a) Pesantren Salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di  pesantren. Sistim madrasah diterapkan untuk memudahkan sistim “sorogan” yang dipakai dalam lembaga pengajian bentuk lama, [tatapi] tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum; (b) Pesantren Khalafi yang telah memasukkan pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya,atau membuka tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren.

[5] Telah banyak studi empirik yang dilakukan mengenai pergeseran dari kompetitif ke kolaboratif sehingga pola cooperative learning lebih popular di negara maju (Muttaqin, 2002).

[6] Studi Campbell (2001), Gallahue (1998),  Chunagi (1996), Siegel (1999), Shaw (1996), Gardiner (1996), Goleman (1995), dan Prof. Daryono Sutoyo (1981) menyatakan sumbangsih positif seni dan musik, khususnya klasik.

[7] Jacques Delors et al. (1996). Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of The International Commision on the Twenty First Century. Paris: UNESCO.

[8] William Burton mengatakan bahwa: Teaching is the guidance of learning activities, teaching is purpose of aiding the pupil to learn (mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga mau belajar).

[9] Ada dua teknik sederhana dalam meningkatkan perhatian dalam proses KBM, yaitu: Attention, Interest, Desire, Action (AIDA); dan Attention, Need, satisfaction, Visualization, Action (ANSVA).

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s